Surabaya, 6 November 2023 - Dalam rangkaian Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-75 Tahun 2023, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak meraih Piagam Penghargaan dengan predikat "Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia." Penghargaan ini menjadi bukti nyata dari komitmen Kantor Imigrasi Tanjung Perak dalam meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, serta mengedepankan prinsip-prinsip HAM.

Acara pemberian Piagam Penghargaan berlangsung secara daring melalui platform Zoom Meetings, dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur beserta jajarannya, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak.

Piagam Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Heni Yuwono, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Dalam sambutannya, Heni Yuwono menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kantor Imigrasi Tanjung Perak atas pencapaian luar biasa mereka dalam memberikan pelayanan publik yang berlandaskan prinsip-prinsip HAM.

Heni Yuwono juga menekankan pentingnya upaya kolaborasi antara seluruh lembaga pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan memajukan HAM di Indonesia. Ia mengatakan, "Penghargaan ini sekaligus mengingatkan kita semua bahwa HAM adalah hak setiap warga negara, dan menjadi tugas bersama kita untuk melindunginya. Kantor Imigrasi Tanjung Perak telah memberikan contoh yang baik dalam hal ini, dan kita harap semangat mereka dapat menular kepada instansi lain."

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan rasa terima kasihnya atas penghargaan ini. Ia berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan menjaga prinsip-prinsip HAM dalam setiap aspek kerja Kantor Imigrasi.

Penghargaan ini bukan hanya merupakan prestasi bagi Kantor Imigrasi Tanjung Perak, tetapi juga merupakan pengakuan atas dedikasi mereka dalam melayani masyarakat dengan penuh integritas dan menghormati hak asasi manusia. Semoga prestasi ini dapat menjadi inspirasi bagi lembaga publik lainnya dalam memajukan pelayanan publik berbasis HAM di Indonesia.