JAKARTA — Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) dalam menginisiasi “Pagar Digital” guna pengawasan keimigrasian di perbatasan. Hal ini dijelaskan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko usai rapat pembahasan bersama perwakilan ITB pada Selasa, (30/06/2026) di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi.

“Berawal dari keprihatinan dan rasa penasaran saya waktu menghadiri di Eksibisi Pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Di situ saya lihat ada berbagai macam teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan dan lainnya. Tapi kok ternyata tidak ada buatan anak bangsa. Padahal SDM kita di dalam negeri punya daya saing yang cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas produk yang setara,” tutur Hendarsam.

“Dari situlah saya terpikirkan untuk mencoba menggandeng kampus terbaik di indonesia di bidang teknologi, untuk menginisiasi “Pagar Digital”, sistem pengamanan perbatasan dengan menggunakan drone. Kita ini punya 3.111 km wilayah perbatasan darat yang sangat luas dan rawan perlintasan ilegal,” lanjutnya.

Lebih lanjut Hendarsam menambahkan “Dari jumlah tersebut (3.111 km), hanya tersedia 18 PLBN (Pos Lintas Batas Negara) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Itupun ada tiga PLBN yang belum aktif dan hanya 7 Pos Lintas Batas yang memang ada perlintasannya. Sisanya masih belum aktif atau terkendala dengan Perjanjian Lintas Batas,”

Berdasarkan data perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat periode Januari hingga April 2026, volume pelintas resmi tercatat mencapai 679.867 orang. Namun demikian, tantangan sesungguhnya adalah mengawasi pelintas ilegal di jalur-jalur tikus di sepanjang garis perbatasan. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan infrastruktur digital, risiko keamanan personel di area konflik, serta tingginya kerentanan terhadap kejahatan lintas batas seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan penyelundupan komoditas.

“Pagar Digital ini kami prioritaskan pada wilayah darat di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan sekitarnya,” papar Hendarsam.

Untuk itu, Imigrasi berencana mengoptimalkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Drone ini dirancang untuk beroperasi nonstop 24 jam pada garis perbatasan dengan memanfaatkan pasokan daya dari panel surya (solar panel).

Sistem pengawasan udara ini akan mengombinasikan dua tipe drone yang bekerja dalam satu kesatuan, yaitu Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) yang dapat terbang konstan di ketinggian 1.000 meter selama 24 jam untuk melakukan pemantauan perimeter jarak jauh; serta Drone Mantis, yang berfungsi melakukan pendekatan taktis dan intersepsi visual jarak pendek begitu drone HALE mendeteksi pergerakan mencurigakan. Sebelumnya teknologi ini telah diimplementasikan di sektor agrikultur dengan hasil yang memuaskan.

“Pagar digital memang tidak secara fisik bisa menghentikan orang, tetapi memberikan kesadaran situasional (situational awareness) secara real-time. Saat drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat. Langkah ini bisa memangkas waktu respons patroli konvensional secara drastis,” tambah Hendarsam yang menegaskan bahwa hal ini menjadi keunggulan dari sistem kolaborasi ini.

"Drone juga memperluas daya jangkau petugas kami. Mengingat luasnya wilayah pengawasan, keberadaan mata udara yang cepat dan fleksibel memberikan data awal yang akurat sebelum tim bergerak melakukan penindakan. Ini jauh lebih hemat dibandingkan harus mengoperasikan aset udara berawak," papar Hendarsam.

Sebagai rencana jangka panjang, program Pagar Digital ini diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian siber (cyber security) di lingkungan keimigrasian nasional.

"Kerjasama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI adalah upaya kami untuk memastikan bahwa pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan mengamankan jalur-jalur tidak resmi lewat teknologi siber dan patroli udara domestik, kita dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan," tutupnya.

Surabaya – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak menerima kunjungan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak pada Selasa, 30 Juni 2026. Kunjungan Studi Tiru ini berfokus pada Peningkatan Kualitas Layanan Pemeriksaan Keimigrasian pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) laut.

Dalam agenda studi tiru tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak dan rombongan meninjau Standart Operasional Prosedur (SOP) yang berada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Bapak Dani Wiharya Idris selaku Kasubsi Pemeriksa Keimigrasian, beliau menjelaskan teknis operasional beserta cakupan wilayah Pemeriksaan Imigrasi yang berada pada beberapa pelabuhan.

"Kami sangat terbuka untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik. Pengelolaan TPI laut memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan kedaulatan negara. Sinergi seperti ini penting agar standar pelayanan Imigrasi di seluruh Indonesia semakin merata dan prima," ujar Henry Wibowo.

Melalui Kegiatan Studi Tiru ini, Henry Wibowo selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak berharap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak dapat mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menyempurnakan kualitas pemeriksaan keimigrasian di TPI Laut Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak. Kolaborasi ini juga menjadi wujud nyata komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menghadirkan birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

Gresik – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak kembali menghadirkan layanan Paspor Minggu Ceria (Pasporia) pada Minggu, 28 Juni 2026 bertempat di Gresik Universal Science (GUS), Kecamatn Balongpanggang, Kabupaten Gresik, bertepatan dengan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan oleh Komunitas Wartawan Grissee (KWGe) serta berolaborasi dengan Dinas Dukcapil Pemerintah Kab. Gresik.

Bupati Gresik, H. Fandi Akhmad Yani turut hadir dalam acara ini. Beliau menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Dinas Dukcapil Kabupaten Gresik dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak dalam menghadirkan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat dapat mengakses layanan administrasi kependudukan dan mengurus dokumen perjalanan dalam satu lokasi. Beliau berharap pelayanan ini dapat terus diperluas ke kecamatan-kecamatan lainnya sehingga semakin banyak masyarakat Kabupaten Gresik yang merasakan kemudahan dan manfaat dari pelayanan publik yang semakin dekat, cepat, dan mudah diakses.

Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya minat pemohon yang memanfaatkan layanan ini. Salah satu pemohon, Sabrina, menyampaikan kepuasannya terhadap penyelenggaraan Pasporia. Menurutnya, proses pelayanan berlangsung dengan cepat dan hadir pada akhir pekan menjadi nilai tambah karena tidak mengganggu aktivitas kerja.

Hal senada disampaikan oleh Samsul Anwar, warga Kecamatan Balongpanggang, yang memanfaatkan layanan Pasporia untuk melakukan perpanjangan paspor sebagai persiapan ibadah haji. Ia mengaku proses pengurusan berjalan mudah dan praktis karena lokasi pelayanan berada dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga tidak perlu menempuh perjalanan jauh menuju Kantor Imigrasi.

Melalui program Pasporia ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak terus berupaya menghadirkan pelayanan keimigrasian yang mudah dijangkau, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kehadiran layanan di berbagai kegiatan publik diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas pelayanan sekaligus memperkuat komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi “Imigrasi untuk Rakyat”.

SIEM REAP, KAMBOJA – Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, Hendarsam Marantoko, memaparkan tiga pilar strategi nasional keimigrasian dalam forum The 29th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) yang berlangsung pada 23–25 Juni 2026 di Siem Reap, Kamboja. Strategi ini menitikberatkan pada penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan digital.

"Penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing (WNA), serta integrasi layanan digital menjadi tiga pilar yang menopang sistem keimigrasian Indonesia. Didukung dengan kolaborasi lintas instansi, kami telah mampu mendeteksi dini pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional, baik sebelum, saat, maupun setelah pemeriksaan dilakukan,” papar Hendarsam dalam paparan pembukaannya.

Lebih lanjut Hendarsam menjelaskan bahwa di sektor pengamanan perbatasan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengoptimalkan analisis berbasis risiko melalui Passengers Analysis Unit (PAU) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC) di tingkat pusat.

Hendarsam juga menyebutkan efektivitas Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang terintegrasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berkontribusi pada penangkapan 210 WNA terkait kasus penipuan investasi daring di Batam pada awal Mei 2026 sebagai upaya mencegah penyalahgunaan izin tinggal.

Di hari yang sama, Dirjen Imigrasi juga menghadiri pertemuan bilateral dengan Department of Home of Affairs (DHA) Australia.

“Saya hari ini berkesempatan berdialog dengan DHA Australia. Kebetulan momennya pas, kami usulkan agar untuk prosedur penerbitan Visa Kerja dan Liburan (Working Holiday Visa) untuk WNI, dapat secara proporsional dikelola oleh pemerintah Australia. Usulan kami adalah dengan Sistem Undian (Ballot System) yang lebih sesuai untuk menjamin aspek keadilan, transparansi, serta efisiensi dalam pengelolaan kuota pendaftar yang tinggi dari Indonesia,” papar Hendarsam.

Dalam tataran regional, Indonesia ditunjuk sebagai Voluntary Lead Shepherd (VLS) untuk isu Penyelundupan Manusia (People Smuggling) dalam implementasi Plan of Action (PoA) DGICM. Sementara itu, area kerja sama regional lainnya dipimpin oleh Kamboja (Intelligence Data Sharing Protocol), Malaysia (Foreign Terrorist Fighters Movement), Singapura (Fraudulent Travel Documents), dan Brunei Darussalam (Consular Matters).

"Tantangan kejahatan lintas negara memerlukan penyelesaian yang terintegrasi. Melalui mandat Indonesia sebagai Lead Shepherd penanganan penyelundupan manusia, kami mendorong komitmen nyata seluruh anggota ASEAN untuk memperkuat pertukaran informasi intelijen dan penyelarasan teknologi demi kawasan yang lebih aman dan tangguh," tutup Hendarsam.

Surabaya – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur bersinergi dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menyelenggarakan kegiatan PASPORIA (Paspor Minggu Ceria) di kawasan Car Free Day (CFD) Darmo Surabaya, tepatnya di depan Hotel Grand Mercure Surabaya, pada Minggu (21/6/2026). Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dan respons positif dari masyarakat karena memberikan kemudahan dalam mengurus paspor pada hari libur yang bertepatan dengan pelaksanaan CFD.

Salah satu pemohon paspor, Citra, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan ini. Ia bersama anaknya memanfaatkan kesempatan tersebut karena pada hari Senin hingga Jumat, dirinya harus bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk mengurus. Hal senada dengan Reni Wulandari yang menilai layanan PASPORIA sangat membantu para pekerja yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus paspor pada hari kerja.

Dalam kegiatan ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak menyediakan sebanyak 30 kuota pelayanan, yang terdiri atas 20 kuota pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor dan 10 kuota walkin bagi pemohon prioritas sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya turut memberikan pelayanan paspor sesuai kuota yang telah disiapkan, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk memperoleh layanan keimigrasian secara cepat dan mudah.

Melalui sinergi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak, dan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, kegiatan pelayanan pada hari libur ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus dokumen keimigrasian. Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menghadirkan pelayanan yang semakin mudah diakses, cepat, dan dekat dengan masyarakat, sejalan dengan visi "Imigrasi untuk Rakyat."